PALEMBANG – GUGATAN tim kandidat gubernur Sumsel Syahrial Oesman-Helmy Yahya (Sohe) terhadap KPU Sumsel ke Mahkamah Agung baru akan disidangkan setelah Lebaran. Meskipun demikian, jadwal pelantikan gubernur Sumsel terpilih Alex Noerdin-Eddy Yusuf tanggal 7 November dipastikan tidak molor.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Advokasi KPU Sumsel Kemas Muhammad Amin, Kamis (18/9). Menurut Amin, gugatan tim Sohe terhadap KPU Sumsel mengenai penggelembungan suara di Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pilkada Sumsel tanggal 4 September lalu.

“Kami sudah mencari informasi ke tingkat PPK di Kabupaten Musi Banyuasin. Ternyata di tingkat PPS tidak ada masalah saat penghitungan suara, mengapa tiba-tiba ada gugatan penggelembungan suara setelah KPU melakukan penetapan penghitungan suara,” kata Amin. (18/9, Kompas.com)

Tim Sohe Daftarkan Gugatan ke MA

SEBELUMNYA, Tim Syahrial Oesman-Helmy Yahya atau Sohe mendaftarkan gugatan resmi Pilkada Sumsel ke Mahkamah Agung di Jakarta pecan lalu, Jumad (12/9). Pihak yang digugat adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan beserta organisasi turunannya. Demikian disampaikan Darmadi Jufri dan Suparman Romans selaku Tim Gotong Royong Pasangan Sohe dalam jumpa pers di Hotel Hoirzon Kota Palembang, Jumat (12/9) sore. Turut hadir segenap Ketua dan Pengurus dari partai politik pendukung Sohe.

Menurut Darmadi, materi gugatannya adalah menolak hasil Pilkada Gubernur Sumsel yang menetapkan Alex Noerdin-Eddy Yusuf sebagai pemenang Pilkada Sumsel. Ini karena ada indikasi kecurangan di salah satu kabupaten di Sumsel.

Ketika ditanya tentang langkah selanjutnya, Suparman menunggu hasil keputusan pengadilan. Dia mengingatkan pihak lawan agar tidak senang dulu karena keputusan menang suara belum sekaligus menempatkan Alex Noerdin dalam posisi sebagai orang nomor satu di Sumatera Selatan ini. “Kami minta pilkada ulang di salah satu kabupaten karena jelas ada kecurangan. Jika memang nanti pengadilan tidak memenangkan gugatan Sohe ini, maka kami tetap akan melakukan aksi politik misalnya memboikot kebijakan lewat legislatif karena sebanyak 3/4 dari anggota DPRD Sumsel adalah kader Sohe,” begitu kata Suparman. (12/9, Kompas.com)

Tim Sohe Gugat Hasil Pilkada Sumsel

TIM dari Syahrial Oesman-Helmy Yahya atau Sohe akan mengajukan gugatan hukum resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan atas hasil pilkada yang memenangkan pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf atau Aldy.

Dalam pleno penetapan pemenang Pilkada Sumsel, Kamis kemarin, pasangan Aldy meraih suara 51,4 persen, sementara Sohe meraih 48,6 persen, dengan angka partisipasi mencapai sekitar 72 persen.

Rencana penyampain gugatan ini disampaikan Tim Advokasi dan Tim Pemenangan Pilkada Pasangan Sohe, Suparman Romans dan Darmadi Jufri, di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (12/9) siang.

Mereka mengatakan, gugatan atas hasil Pilkada Sumsel akan disampaikan secara resmi ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta dan ditembuskan ke kantor KPU Sumsel di Palembang. Isi gugatannya antara lain meminta pengadilan dan KPU Sumsel melakukan pemilihan ulang di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) karena diduga ada kecurangan penggelembungan suara.

“Kami sudah membaca prosedur hukum yang berlaku. Untuk gugatan Pilkada Gubernur gugatan disampaikan ke tingkat MA. Berbeda halnya dengan Pilkada Kabupaten/Kota yang harus disampaikan ke tingkat Pengadilan Tinggi di provinsi,” kata Darmadi Jufri. (Kompas.com)

PALEMBANG – MENJELANG pemilu legislatif 2009, sejumlah calon anggota legislatif (caleg) yang akan maju baik di DPR-RI, DPRD Sumsel maupun DPRD kabupaten/kota mulai memprediksi jumlah suara per kursi di setiap daerah pemilihan (dapil). Setidaknya, mereka sudah dapat membayangkan bagaimana strategi yang akan disiapkan untuk merebut suara rakyat nanti.Untuk menjadi anggota DPR-RI, misalnya.

Pusat menetapkan Sumsel memiliki 17 orang wakil dari dua dapil yang ditetapkan. Masing-masing, dapil Sumsel 1 dengan 8 kursi meliputi Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Lubuk Linggau. Sedangkan dapil Sumsel 2 (ada 9 kursi), wilayahnya adalah Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, dan Pagar Alam.Kalkulasinya, mengacu pada mata pilih pemilukada gubernur (pilgub) 4 September 2005 berarti Daftar Pemilih Tetap (DPT)-nya mencapai 5.089.536.  Nah, perkiraan dari 34 parpol peserta pemilu, beberapa ada yang tidak mencapai syarat 2,5 persen suara nasional atau electoral treshold (batas minimun suara duduk di parlemen).

“Kita perkirakan suara hangus yang tidak lolos ET sekitar 7,5 persen. Dan, angka  golongan putih (golput) 25 persen. Berarti ada suara hilang sebanyak 32,5 persen,” jelas anggota DPR-RI dari partai demokrat, Prof Dr Hakim Sarimuda Pohan tadi malam.

Dengan begitu, suara sah nanti hanya 67,5 persen (3.435.436). Nah, jumlah tersebut dibagi dengan 17 kursi jatah Sumsel di DPR-RI menghasilkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 202. 084. “Kalau ada calon yang meraih suara katakanlah 200 ribu, ia otomatis duduk di DPR RI,” kata dr Hakim lagi.
Hanya saja, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan syarat minimal bisa menjadi anggota dewan ia harus mencapai suara 30 persen kali BPP. Ini berarti minimal caleg harus mengumpulkan sekitar 60.625 suara.

Bagaimana dengan jumlah suara di DPRD Sumsel? Untuk dapil I Kota Palembang, misalnya. Pada Pilgub 4 September lalu, jumlah suara sah mencapai 700.093 pemilih.

Jumlah kursi dapil Palembang sebanyak 17 kursi. Dengan begitu, jumlah suara yang harus dikumpulkan oleh anggota dewan sebanyak 41.181. Dengan perkalian BPP 30 persen, seorang caleg yang akan maju dari dapil I Kota Palembang mutlak mengumpulkan suara 12.354 untuk meraih satu kursi di DPRD Sumsel.
Kondisi tersebut berbeda dengan “harga” satu kursi di DPRD Kota Palembang. Sebagai contoh caleg yang maju dari dapil V (Seberang Ulu II dan Plaju). Jumlah suara sah pada Pilgub Sumsel sebanyak 85.386 orang. Nah, jika dibagi dengan jatah enam kursi di DPD Sumsel berarti seorang caleg harus mengumpulkan 14.231 suara

Pendek kata, dengan perkalian BPP 30 persen, mereka yang hendak bersaing di DPRD Kota cukup mengumpulkan 4.269 suara. Angka ini cukup mewakili dapil 5 kota Palembang.”Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD menyebutkan calon legislatif terpilih adalah mereka yang berhasil mencapai suara 30 persen dari BPP. Jika tidak tercapai atau masih ada suara tersisa pembagian kursi dibagi rata secara berturut–turut,” kata Alfian Toni di kantor KPUD Sumsel, kemarin.

Tolak Suara Terbanyak

Sementara itu, menanggapi revisi mata pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, khusus mengatur caleg yang tidak mencapai 30 persen suara, KPUD Sumsel mengambil langkah tegas. Mereka menolak penggunaan sistem suara terbanyak dalam penentuan caleg yang tidak mencapai BPP.

Diketahui, saat ini revisi yang merupakan legislatif review tersebut masih menuai pro-kontra parpol peserta pemilu. Di kalangan parpol sendiri ada yang setuju dan ada yang tidak dengan aturan tersebut.“Keputusan parpol menggunakan suara terbanyak jelas bertentangan dengan UU No 10/2008. Dimana, di sana tidak diatur tentang  penggunaan suara terbanyak bagi caleg yang tidak berhasil memeroleh BPP, melainkan dengan sistem berurutan,” tegas anggota KPUD Sumsel, Alfian Toni, keamrin.
Dikatakan, dalam UU No 10/2008 disebutkan caleg terpilih adalah mereka yang berhasil mencapai suara 30 persen dari BPP. “Jika tidak tercapai atau masih ada suara tersisa pembagian kursi dibagi rata secara berturut–turut,” kata Alfian di KPUD Sumsel, Rabu (17/9).

Dia menegaskan, pihaknya akan menolak sistem penentuan caleg tersebut, jika ada parpol yang mengajukannya. Meskipun begitu, masih ada peluang bagi parpol jika ingin tetap melaksanakannya dengan membuat kesepakatan antara sesama caleg.

”Kesepakatan antar mereka tersebut dibuat dengan peraturan yang jelas. Ditandatangani oleh seluruh caleg di hadapan notaris,” imbuhnya.

Alfian menambahkan, kesepakatan tersebut berisi tentang keinginan seluruh caleg atau parpol yang bersedia mengundurkan diri atau merecall caleg jika tidak berhasil mencapai suara terbanyak. Sehingga, perolehan suara yang mereka terima bisa dibagikan kepada caleg yang mendapatkan suara terbanyak.

“Satu-satunya jalan mereka harus sepakat. Caleg yang tidak mendapatkan suara terbanyak mengundurkan diri, sehingga perolehan suaranya bisa diserahkan ke caleg yang mendapat suara terbanyak,” tandasnya. (Sumatera Ekpress)

PALEMBANG – PASANGAN calon gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman-Helmy Yahya (Sohe) masih belum bisa menerima kekalahan mereka. Besok mereka berencana mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) terkait dengan penetapan KPU Sumsel.

Mereka minta KPU Sumsel mengubah tahap pleno pilgub yang sudah ditetapkan menjadi 14 September, seperti jadwal semula KPU. “Gugatan tersebut dilakukan karena diduga ada banyak kecurangan dan penyimpangan pada hasil penghitungan suara Pilgub Sumsel 2008-2013, terutama di Kabupaten Musi Banyuasin,” ungkap Bambang Heriyanto SH MH, tim advokasi Sohe, kemarin (13/9).

Bambang menjelaskan, selama pemeriksaan permohonan keberatan di MA, pemenang pilgub yang sah tidak bisa ditetapkan. Dengan kata lain, KPU Sumsel tidak dapat memproses lebih lanjut hasil rekapitulasi suara yang memenangkan dan menetapkan pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf (Aldy) sebagai gubernur Sumsel terpilih periode 2008-2013.

“Sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir (3) jo pasal 2 ayat (2) jo pasal 3 ayat (2) Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2005, pasangan Sohe berhak mengajukan permohonan keberatan ke MA dalam tiga hari kerja. Senin (15/9, Red), keberatan kami ajukan. Siapa yang akan memimpin Sumsel ditentukan oleh keputusan MA,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pleno terbuka KPU Sumsel 11 September 2008 menetapkan pasangan Aldy, calon Partai Golkar, PBB, PAN, PBR, Partai Demokrat, dan PNBK, sebagai gubernur Sumsel terpilih periode 2008-2013. Pada pilgub 4 September 2008, pasangan itu meraih 1.866.390 suara (51,40 persen). Sedangkan pasangan Sohe yang diusung oleh PDIP, PKS, PPP, dan belasan partai kecil lain mendapatkan 1.764.370 suara (48,60 persen).

KPU Sumsel belum menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada KPU pusat, Mendagri, gubernur Sumsel, ketua DPRD Sumsel, panwaslu, serta tiap-tiap cagub dan cawagub. Sebab, mereka masih menunggu penyampaian keberatan dari kandidat yang kalah, yakni pasangan Sohe, hingga 14 September. (jpnn)

PALEMBANG – GUBERNUR dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih, Ir H Alex Noerdin dan H Eddy Yusuf, sesuai tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel bakal dilantik tanggal 7 November. Untuk keperluan tersebut, DPRD Sumsel mengalokasikan dana sekitar Rp1 miliar dalam APBD Perubahan alias ABT (Anggaran Biaya Tambahan) tahun 2008.

Wakil Ketua DPRD Sumsel Elianuddin HB menjelaskan, dana Rp1 miliar itu khusus pengadaan segala kelengkapan, konsumsi, maupun akomodasi penyelenggaraan upacara pelantikan gubernur-wakil gubernur terpilih Sumsel periode 2008-2013. “Pelantikan rencananya langsung oleh Mendagri Mardiyanto di gedung DPRD Sumsel. Sejumlah gubernur provinsi lain akan diundang. Di samping,  anggota DPR-RI daerah pemilihan (dapil) Sumsel, anggota DPD, dan sejumlah pejabat negara lainnya,” ungkap Elianuddin kepada Sumatera Ekspres, kemarin.

Ia menjelaskan, pakaian adat yang akan dikenakan anggota DPRD Sumsel yang semula diajukan Sekretariat Dewan (Sekwan) ternyata dibatalkan. Gantinya, para wakil rakyat memakai pakaian sipil lengkap (PSL).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pembahasan pengajuan APBD Perubahan 2008,  terdapat tiga item pengajuan anggaran dari Sekretariat DPRD Sumsel yang ditolak oleh Komisi I. Salah satunya, pengajuan pakaian adat baru bagi 65 anggota dewan untuk pelantikan gubernur-wakil gubernur periode 2008-2013, sekitar Rp541.500 juta.

Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Muslimie BIE berpendapat anggaran pembelian pakaian adat itu bukan hal yang mendesak. Apalagi, sebelumnya dewan sudah memiliki baju adat saat pelantikan gubernur periode 2003-2008. ”Kenapa tidak itu saja yang dipakai. Jadi anggaran pembelian pakaian adat itu, kita tunda,” kata Muslimie lagi.

Terpisah, Ketua DPRD Sumsel Zamzami Achmad mengatakan, penyelenggaraan pelantikan gubernur terpilih merupakan tanggung jawab dan kewenangan DPRD Sumsel. “Cukup dana Rp1 miliar, tidak perlu ditambah lagi. Pelantikan juga dilangsungkan di gedung DPRD kok,” cetusnya.

Zamzami melihat dalam usulan tambahan anggaran dari pemerintah provinsi ada mata pasal biaya ucapan selamat kepada gubernur terpilih. “Saya kira, itu tidak layak dianggarkan. Pada dasarnya, siapapun yang menyampaikan ucapan selamat baik secara langsung maupun melalui media, kepada pasangan gubernur-wakil gubernur Sumsel terpilih nantinya, tentu yang bersangkutan yang menanggung beban biayanya,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pleno terbuka KPUD Sumsel 11 September 2008 menetapkan pasangan Aldy calon Partai Golkar, PBB, PAN, PBR, Partai Demokrat, dan PNBK sebagai gubernur Sumsel terpilih periode 2008-2013. Pada Pemilukada 4 September 2008, pasangan ini meraih 1.866.390 suara (51,40 persen). Sedangkan pasangan Syahrial Oesman-Helmi Yahya (Sohe) yang diusung oleh PDI Perjuangan, PKS, PPP, dan belasan partai kecil lainnya mendapatkan 1.764.370 suara (48,60 persen).

KPUD Sumsel belum menyampaikan hasil penetapan itu ke KPU Pusat, Mendagri, Gubernur Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, Panwaslu, dan masing-masing cagub dan cawagub. Sebab, masih menunggu penyampaian keberatan dari kandidat yang kalah dalam hal ini pasangan Sohe hingga 14 September. (http://sumeks.co.id)

MEDAN – PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan, partainya belum tentu kembali mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2009 mendatang. Menurut Tifatul, seluruh kandidat calon presiden memiliki bobot yang sama di mata PKS. Bahkan penilaian sama ini termasuk terhadap Presiden SBY.

Lebih lanjut Tifatul mengatakan, dari sejumlah riset, koalisi PKS dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan koalisi yang dianggap bisa mendatangkan pemilih dalam jumlah paling besar. Menurut dia, melihat riset ini, sangat mungkin PKS menggandeng Megawati dalam pemilihan presiden taun 2009 mendatang.

“Terhadap SBY, PKS menerapkan zero option setelah koalisi kami berakhir tahun 2009. Akan ada pertimbangan ulang. Semua kandidat calon presiden akan kami pertimbangkan sama,” ujar Tifatul di Medan, Minggu (14/9).

Tifatul mengungkapkan, sangat mungkin usai pemilu legislatif mendatang, pilihan PKS dalam berkoalisi menghadapi pemilihan presiden tidak sama lagi dibanding tahun 2004 silam. Menurut Tifatul, mendasarkan pada se jumlah riset dimana koalisi dengan PDI-P bisa menjaring suara pemilih terbanyak, sangat mungkin PKS menggandeng Megawati pada pemilu presiden.

Koalisi partai Islam dengan partai nasionalis merupakan pilihan koalisi yang bisa mendatangkan pemilih paling banyak. Hasil riset malah menyebut, jika PKS berkoalisi dengan PDI-P mendatangkan jumlah pemilih terbanyak, ujar Tifatul sembari menyebut keberhasilan koalisi PKS dan PDI-P pada beberpa pemilihan kepala daerah.

Tifatul mengesampingkan pendapatnya mengenai calon presiden dari kalangan muda yang pernah dilontarkannya beberapa waktu lalu, dengan memilih Megawati sebagai calon presiden yang diajak berkoalisi oleh PKS. Hanya saja, menurut dia, presiden dari kalangan muda memang bakal jadi keniscayaan di waktu mendatang. “Pemilu 2009 ini akan jadi kesempatan terakhir bagi calon presiden yang usianya di atas 60 tahun,” katanya.

Terkait koalisi dengan PDI-P, Tifatul mengakui sudah PKS telah berkomunikasi sangat aktif dengan petinggi PDI-P. “Beberapa kali kami saling berkomunikasi dengan Pak Taufik (Kiemas). Kami pun saling hadir dalam acara kedua partai,” katanya.

Sebagai partai berasaskan Islam, PKS kata Tifatul juga tak terlalu mempermasalahkan calon presiden perempuan. “Bagi PDI-P kan Megawati sudah harga mati untuk jadi calon presiden. PKS enggak masalah dengan hal tersebut. Hanya saja nanti semua keputusannya terserah majelis syuro partai,” kata Tifatul.

Meski tengah melirik Megawati, Tifatul mengatakan kesempatan berkoalisi kembali dengan SBY tidak tertutup sama sekali. “Namanya kami membuka kesempatan kepada siapa saja. Sangat mungkin juga kami berkoalisi dengan SBY. Syaratnya, dalam satu tahun terakhir masa pemerintahannya ini, SBY mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat,” katanya.( Minggu, 14 September 2008/ http://www.kompas.com)

JAKARTA – KETUA Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu, menegaskan fraksinya segera mengambil sikap dan keputusan resmi setelah calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selesai mengikuti `fit and propper test` (uji kepatutan dan kelayakan). “Usulan nama Komisaris Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri sah-sah saja dan pantas. Kepantasannya bisa dilihat dari `track record`-nya,” katanya.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi usulan Presiden Yudhoyono yang hanya mengajukan calon tunggal Bambang Hendarso Danuri (kini menjabat Kabareskrim Mabes Polri), untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto.”Dari catatan perjalanan karier dan melaksanakan pengabdian serta profesinya, Saudara Bambang Hendarso Danuri cukup baik. Dan untuk selanjutnya, fraksi kami menyerahkan kepada mekanisme `fit n propper test` dahulu di Komisi III DPR sebelum mengambil keputusan resmi,” tegasnya.

Persetujuan DPR

Tjahjo Kumolo juga mengingatkan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur di Pasal 11 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”Pasal itu menyebutkan, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan dengan persetujuan DPR. Lalu pada ayat (5) disebutkan, dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri,” ungkapnya.

Kembali ke soal pengajuan nama calon tunggal Kapolri kali ini, Tjahjo Kumolo tetap berpedoman pada aturan dalam undang-undang tersebut, harus mengikuti `fit and propper test`.

Sebelumnya, secara terpisah anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, mengatakan, Dewan butuh sekitar 20 hari untuk mempelajari, termasuk berkenan menolak usulan Presiden RI tentang Kapolri baru tersebut.”Karena itu, dulu kami sempat menyatakan agar Presiden segera menentukan jabatan Kapolri yang akan segera berakhir,” tandasnya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, yakni pada pasal 11 (3), “persetujuan dan penolakan DPR harus diberikan waktu 20 hari.”"Itu terhitung sejak surat dari presiden diterima DPR,” katanya untuk memperjelas tentang pengusulan Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Sutanto, yang masa jabatannya akan berakhir 30 September 2008. (ANTARA News)

PALEMBANG – PASANGAN calon gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman-Helmy Yahya (Sohe) masih belum bisa menerima kekalahan mereka. Besok mereka berencana mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) terkait dengan penetapan KPU Sumsel.

Mereka minta KPU Sumsel mengubah tahap pleno pilgub yang sudah ditetapkan menjadi 14 September, seperti jadwal semula KPU. “Gugatan tersebut dilakukan karena diduga ada banyak kecurangan dan penyimpangan pada hasil penghitungan suara Pilgub Sumsel 2008-2013, terutama di Kabupaten Musi Banyuasin,” ungkap Bambang Heriyanto SH MH, tim advokasi Sohe, kemarin (13/9).

Bambang menjelaskan, selama pemeriksaan permohonan keberatan di MA, pemenang pilgub yang sah tidak bisa ditetapkan. Dengan kata lain, KPU Sumsel tidak dapat memproses lebih lanjut hasil rekapitulasi suara yang memenangkan dan menetapkan pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf (Aldy) sebagai gubernur Sumsel terpilih periode 2008-2013.

“Sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir (3) jo pasal 2 ayat (2) jo pasal 3 ayat (2) Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2005, pasangan Sohe berhak mengajukan permohonan keberatan ke MA dalam tiga hari kerja. Senin (15/9, Red), keberatan kami ajukan. Siapa yang akan memimpin Sumsel ditentukan oleh keputusan MA,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pleno terbuka KPU Sumsel 11 September 2008 menetapkan pasangan Aldy, calon Partai Golkar, PBB, PAN, PBR, Partai Demokrat, dan PNBK, sebagai gubernur Sumsel terpilih periode 2008-2013. Pada pilgub 4 September 2008, pasangan itu meraih 1.866.390 suara (51,40 persen). Sedangkan pasangan Sohe yang diusung oleh PDIP, PKS, PPP, dan belasan partai kecil lain mendapatkan 1.764.370 suara (48,60 persen).

KPU Sumsel belum menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada KPU pusat, Mendagri, gubernur Sumsel, ketua DPRD Sumsel, panwaslu, serta tiap-tiap cagub dan cawagub. Sebab, mereka masih menunggu penyampaian keberatan dari kandidat yang kalah, yakni pasangan Sohe, hingga 14 September. (jpnn)

PALEMBANG – GEJOLAK pascapemilukada gubernur dan wakil gubernur Sumsel 4 September 2008 mulai terasa. Kemarin (8/9), gelombang protes datang dari kubu pasangan Syahrial Oesman – Helmy Yahya (Sohe). Mereka ramai-ramai mendatangi kantor KPU Sumsel di Jakabaring dan KPUD Musi Banyuasin (Muba), Sekayu. Intinya, massa menolak hasil Pemilukada di Muba.Saat demo ke KPU Sumsel, sedikitnya ada 500 orang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bersatu dari sejumlah parpol pendukung Sohe.

Massa mendatangi KPU Sumsel sekitar pukul 12.10 WIB dan mendapat penjagaaan ketat dari aparat kepolisian yang berjumlah sekitar 150 personel dari Brimob Polda Sumsel, Samapta, Polisi anti huru-hara, dan Poltabes Palembang.Selain aparat kepolisian, disiagakan 3 unit water canon dan dua anjing pelacak. Tampak Kapoltabes Palembang Kombes Pol Drs Lucky Hermawan Msi turun langsung memantau lapangan. Setelah melalui negosiasi, pihak kepolisian hanya mengizinkan 10 perwakilan  massa untuk menemui anggota KPU Sumsel. Hadir saat itu, sekretaris KPU, Sayuti Hadim dan Humas Agus Heri.Hasil pertemuan disepakati bahwa KPU Sumsel meminta draf resmi secara tertulis dari Tim Kampaye Sohe tentang materi keberatan dan temuan di lapangan yang dilaporkan.

“Kami tidak ingin menghambat jadwal yang menjadi tahapan KPU Sumsel. Tapi, khusus rekapitulasi perhitungan suara di daerah Muba, kami minta untuk tidak dilakukan atau ditunda. Sebab, sangat bermasalah. Telah terjadi kecurangan seperti penggelembungan suara, adanya saksi di TPS yang tidak mendapat formulir C1 KWK dan intimidasi,” tegas Suparman Romans usai pertemuan.Suparman juga mempertanyakan sikap KPU Sumsel yang melakukan percepatan jadwal rekapitulasi perhitungan suara. “Kita minta KPU Sumsel untuk tetap menjadwalkan rekapitulasi perhitungan suara sesuai jadwal semula, tanggal 14 September.”

Di sisi lain, Suparman meragukan tingkat partisipasi politik di Muba yang mencapai angka 80 persen. “Bagaimana tingkat partisipasi politik berkisar 80 hingga 89 persen? Sangat tidak rasional dibandingkan dengan pemilukada Muba beberapa waktu lalu,” katanya seolah bertanya.
Anggota KPU Provinsi Sumsel Helmi Ibrahim mengatakan, pihaknya akan mempelajari berkas dan berbagai temuan yang diajukan para tim kampaye Sohe.  Juga menghargai keberatan yang diajukan. Hanya saja, tahapan Pemilukada harus tetap berjalan seperti yang sudah ditetapkan. “Kita akan pilah kasus demi kasus, dan penetapan itu ada pada KPPS. Semua akan kita pelajari dulu. Kalau semua data rekap sudah terkumpul dan tidak ada masalah dari KPU kabupaten/kota, mengapa kita harus menunda?” kilahnya.
Menurut Helmi, percepatan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Sumsel dilakukan atas pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait adanya dua versi lembaga survey yang menyatakan masing-masing kandidat meraih suara terbanyak dalam pemilukada. “Kalau tidak dipercepat, justru nanti timbul kekhawatiran. Kalau bisa kerjakan segera mengapa harus menunggu. Tingkat kesabaran masyarakat itu berbeda-beda. Kita tidak ingin ada show power yang meresahkan. Lembaga survey di sini membuat suatu ketidakpastian dan menimbulkan berbagai rumor di masyarakat.”
Saat rekap nanti, tambah dia, pihaknya akan mengundang panwas, tim kampanye, DPRD Sumsel dan unsur Muspida lainnya. Selesai rekap, sekaligus menetapkan pemenang pilgub Sumsel 2008.
Bakal Kerahkan  20 Ribu Orang

Terpisah, ketua Timses pasangan Sohe, Ibnu Hajar Dewantara secara resmi menyatakan menolak keputusan KPU Sumsel yang melakukan percepatan rekapitulasi perhitungan suara 9 – 12 September. Ia minta KPU Sumsel melaksanakan jadwal dan tahapan pemilukada Sumsel sesuai dengan tahapan semula pada 14 September.

“Kami lihat tak ada hal yang mendesak sehingga rekapitulasi harus dimajukan dari jadwal semula. Semestinya, jeda waktu yang ada digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi,” kata Ibnu saat jumpa pers dengan wartawan di posko Sohe di Jl Cipto, kemarin.

Ibnu menambahkan, pihaknya juga menolak hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Muba. Ini karena banyak temuan pelanggaran dan kasus hukum yang harus diselesaikan oleh KPU Sumsel.
Sejumlah pelanggaran tersebut diantaranya, temuan kartu pilih yang digunakan orang lain, perbedaan perhitungan C1KWK dengan rekap yang dipegang saksi di tingkat TPS, dan hasil rekap berbeda dengan berita acara rekap. “Kita akan kerahkan 20 ribu orang dari parpol pendukung Sohe untuk menyampaikan keberatan ini. Kita juga akan mengirimkan utusan ke Komisi III DPR, Mendagri, dan Mahkamah Konstitusi Intinya, minta temuan kasus hukum diselesaikan terlebih dahulu, baru dilakukan penetapan,” tandasnya.

Datangi KPUD Muba

Tak hanya di KPU Sumsel, masa Sohe juga ngeluruk ke kantor KPUD Muba di Jl Kolonel Wahid Udin sekitar pukul 14.45 WIB, kemarin (8/9). Rombongan dipimpin ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan Muba Uzer Effendy dan Beni Hernedi. Tampak, ketua DPD PKS Muba Nuryasin Arlan dan Astawillah.
Massa long march dari kantor DPC PDI Perjuangan Muba menyusuri  Jl Kolonel Wahid Udin, menuju Jl Merdeka setelah melintasi Jl Perjuangan di depan kantor Kejari Sekayu lama. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, rombongan dikawal mobil patroli Polres Muba.

Sepanjang jalan menuju kantor KPU Muba, Iskandar Zulkarnain melakukan orasi yang meminta pemungutan suara di Muba diulang. Khususnya, di Kecamatan Sungai Lilin, Bayung Lencir, dan Kecamatan Lalan. “Di tiga tempat itu terindikasi penggelembungan suara. Surat dan kotak suara yang diterima PPK langsung dibawa ke KPU Muba,” teriak Iskandar.

Astawillah dalam orasinya menyatakan Pilgub di kabupaten Muba tidak berlangsung adil. Karena seluruh pejabat selalu menekankan kepada bawahannya untuk memilih pasangan calon tertentu. “Bisa dibayangkan jika seorang pemimpin menyuruh anak buahnya melakukan tindakan tertentu pasti akan dituruti.”
Perwakilan pendukung Sohe diterima Ketua Panwas Muba Achmad Irfan dan Rofii serta sejumlah staf KPU Muba. Dari tim sohe tampakUzer Effendy, Beni Hernedi, dan Nuryasin Arlan.

Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, perwakilan pendukung Sohe tidak jadi memberikan surat keberatan kepada KPU Muba. “Kita tidak jadi menyampaikan surat keberatan kepada KPU Muba karena diterima bukan pejabat yang berkompeten,” tegas Uzer.

Dia menyesalkan ada satu desa di Kecamatan Lalan, hasil perhitungan suara hanya ada satu suara diraih pasangan Sohe. Padahal pengurus ranting di desa tersebut berjumlah sembilan orang. “Seharusnya paling sedikit pasangan Sohe meraih sembilan suara di desa tersebut.” Massa akhirnya membubarkan diri setelah perwakilan tidak berhasil menemui anggota KPU Muba.

Bagaimana tanggapan KPU Muba? Ketua Tirta Arisandi kepada Sumatera Ekspres menegaskan, apa yang dituduhkan tim Sohe sama sekali tidak beralasan bahwa saksi tidak diberikan formulir C1 KWK. Semua saksi baik dari pasangan Sohe maupun Aldy mendapatkan formulir C1 KWK. “Justru saksi dari tim Sohe yang tidak memberikan formulir kepada tim sukses. Saat demo berlangsung, anggota KPUD sedang berada di Desa Peninggalan Kecamatan Bayung Lencir untuk mengecek laporan tim Sohe perihal tidak diberikannya formulir C1 KWK dan setelah dicek ternyata tidak betul laporan yang disampaikan,” pungkasnya.
Mengenai tidak diberikannya formulir C1 KWK, lanjut Tirta, memang KPPS tidak menyerahkannya kepada saksi tim Sohe yang tidak datang. “Bagaimana mau memberikan jika saksinya tidak hadir saat pencoblosan,” tandasnya.

Selama aksi hadir Kapolres Muba AKBP Sabaruddin Ginting SIk, Wakapolres Kompol Ismail, Kabag Ops AKP Rade Sinambela, Kabag Bina Mitra AKP Bastomi dan Kasat Samapta AKP Zulkifli. Mereka sudah menunggu kedatangan rombongan sejak pukul 14.00 WIB. (http://sumeks.co.id)